Simpul.media, Tanah Grogot – 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menghimpun 1.039 usulan masyarakat sepanjang reses pertama Masa Sidang II Tahun 2023. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung Baling Seleloi, Senin (13/2/2023).
Ribuan usulan dari 10 Kecamatan itu dihimpun dari komunikasi secara berkala antara legislatif dengan konstituen di empat daerah pemilihan (dapil).
Ketua DPRD Kabupaten Paser Hendra Wahyudi mengapresiasi upaya yang telah dilakukan para legislator hingga melaporkan hasil resesnya dalam kesempatan ini.
“Hasil reses ini akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah, tujuh hari sebelum pelaksanaan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan),” terang Hendra Wahyudi saat memimpin rapat.
Sebagai informasi, berdasarkan rekapitulasi, delapan anggota dewan dapil Kecamatan Tanah Grogot menghimpun 334 usulan. Kemudian delapan anggota dewan dapil Kecamatan Kuaro, Batu Sopang, Muara Komam dan Muara Samu mengumpulkan 282 usulan.
Untuk dapil Kecamatan Long Ikis dan Long Kali, delapan anggota dewan menghimpun 252 usulan. Serta dapil Kecamatan Paser Belengkong, Tanjung Harapan dan Batu Engau yang terdiri dari enam anggota dewan menghimpun 171 usulan.
Aspirasi di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup mendominasi total usulan, yakni 569 usulan atau 55 persen.
“Semua dirangkum dan sudah dibagi ke setiap bidang sesuai kriteria,” kata Sekretaris DPRD Kabupaten Paser, Zulkarnain.
Mengamati beragamnya usulan, anggota DPRD Kabupaten Paser Lamaludin menilai wajar apabila bidang infrastruktur paling banyak mendapat sorotan masyarakat. Sebab bidang tersebut menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
“Aspirasi masyarakat masih didominasi usulan peningkatan jalan, pengadaan LPJU (lampu penerangan jalan umum), drainase permukiman, pembangunan jembatan, ketersediaan air minum, pengadaan bak sampah,” urainya.
Selain itu, ada pula pembangunan jembatan, pengadaan tandon atau sumur bor, dan rehabilitasi rumah layak huni, Kemudian pengelolan sumber daya air, peningkatan prasarana dan utilitas umum serta lainnya.
Sementara, usulan di bidang perekonomian berjumlah 206 usulan atau 20 persen dari total aspirasi. Sebagian besar berkaitan dengan sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan maupun perikanan, pengembangan UMKM, perindustrian dan perdagangan.
“Usulan pengadaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, pengadaan bibit sawit, bibit ikan, ternak, pembangunan pintu air, jalan usaha tani, bantuan modal usaha,” lanjut Lamaludin.
Untuk bidang Pengembangan SDM terdapat 94 usulan atau 9 persen dari total aspirasi. Bidang ini didominasi usul pembangunan fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas baru, pembangunan pagar dan toilet sekolah.
Sedangkan bidang pemerintah berjumlah 170 usulan atau 16 persen. Usulan paling mendominasi yakni, hibah pembangunan Masjid, Musholla, Majelis Taklim, Gereja, pengadaan sarana dan prasarana tempat wisata.
(ng/)