SIMPUL.MEDIA, Paser – Kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat berdampak pada turunnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit disejumlah wilayah termasuk Kabupaten Paser.

Turunnya harga jual itu turut menyeret petani dalam lingkaran stabilitas pendapatan. Menyikapi hal itu, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Kabupaten Paser, menghelat aksi damai di depan Kantor Bupati Paser, Selasa (17/5/2022).

Dalam aksinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Selamet mengatakan, sejak diterapkan larangan ekspor, harga buah kelapa sawit di Kabupaten Paser tak lagi berharga. Parahnya, sejumlah tempat penjualan buah yakni Loading Ramp memilih untuk tutup.

“Sejak larangan ekspor diberlakukan harga sawit turun, lebih parahnya beberapa tempat penjualan buah tutup karena tidak mampu menampung lagi,” tuturnya, Selasa (17/5/2022).

Selain mengeluhkan anjloknya harga, terdapat 5 tuntutan lain yang disuarakan sebagai tujuan dari aksi tersebut. Diantaranya agar Bupati Paser Fahmi Fadli melindungi petani akibat turunnya harga TBS Sawit antara 50-75% di Kabupaten Paser.

Petani juga meminta agar Presiden Joko Widodo melalui Bupati Paser meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta Bahan Bakunya karena dampaknya łangsung ke harga TBS Petani.

Meminta Bupati mendukung distribusi MGS khususnya subsidi BPDPKS di Kabupaten Paser, serta meminta agar memerintahkan Dinas terkait menginvestigasi PKS di Kabupaten Paser dalam menetapkan harga TBS secara sepihak.

Hal itu dilontarkan lantaran ketentuan dari Pemprov Kaltim terhadap harga TBS tidk ditindaklanjuti. Tak hanya itu, pihaknya juga Meminta agar Bupati mendukung pendirian PKS dan Pabrik Minyak Goreng Petani di Kabupaten Paser.

Ia mengatakan, dari tuntutan yang ada menjadi kekhawatiran bila tidak ada titik terang atau tidak ada tindak lanjut dari pemerintah terkait, sehingga tegasnya akan ada aksi lanjutan dengan rombongan masa yang lebih banyak lagi.

“Kami khawatir apabila ini tidak segera ditindak lanjuti, kekuatan masa akan lebih banyak lagi dari pada hari ini,” tandasnya.

Menanggapi tuntutan aksi tersebut, Bupati Paser menyatakan, agar keinginan petani kelapa sawit seegera dikoordinasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.

“Kami akan segera berkoordinasi kepada Gubernur yang kemudian akan disampaikan ke Pusat,” jelas Fahmi.

Lanjut ia, terkait pengembangan dan kemajuan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser tidak bisa berdiri sendiri sehingga harus bersinergi antara petani sawit melalui Apkasindo dengan Pemerintah Daerah agar kedepan petani kelapa sawit lebih sejahtera.

“Petani kelapa sawit melalu apkasindo harus selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, bagaimana kedepan petani kelapa sawit bisa lebih sejahtera lagi,” pungkasnya. (ul)