Data Penerima BLT Juga Masih Menjadi Persoalan

simpul.media, Tanah Grogot – Ketua DPRD Kabupaten Paser Hendra Wahyudi mendapat usulan peningkatan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Usulan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Long Ikis Sakirman di sela Rapat Koordinasi (Rakor) BPD se-Kecamatan Long Ikis. Lebih lanjut Ia menguraikan, tunjangan Ketua BPD saat ini berkisar Rp2,3 juta, sedangkan Wakil Ketua Rp1,9 juta, Sekretaris sebesar Rp1,5 juta dan anggota Rp1,2 juta.

“Tugas dan tanggungjawab kami saat ini cukup berat dalam mendukung pemerintahan desa. Permohonan yang disampaikan rekan-rekan mohon dapat dikawal oleh Ketua DPRD,” ulasnya.

Hendra Wahyudi mengakui usulan ini sudah menjadi perhatian DPRD, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Namun, untuk merealisasikannya perlu melalui beberapa mekanisme sesuai regulasi dan aturan-aturannya.

Termasuk perlunya melakukan kajian sebelum mengambil kebijakan tersebut. Sehingga tidak dapat serta merta diwujudkan.

“Juga melihat kemampuan keuangan daerah. Kenaikan tunjangan BPD perlu proses dan pastinya DPRD dan Pemkab Paser mendukung harapan besar dari jajaran BPD,” kata Hendra.

Bukan hanya perihal kenaikan tunjangan BPD, pihaknya saat ini juga fokus menyelesaikan keluhan mengenai pemutakhiran data penyaluran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Keluhan tersebut, kata Hendra, kini telah diteruskan ke Pemkab Paser.

Sebagai informasi, Rakor yang digelar di Gedung Pertemuan Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis pada Rabu (15/3/2023) lalu itu turut dihadiri Anggota DPRD Kaltim Yenni Eviliana.

Selain itu, Camat Long Ikis Arnain, Kades Krayan Bahagia Iwan Himawan, Ketua DPK Apdesi Kabupaten Paser Jowap Sirumapia, Ketua BPD Krayan Bahagia Hasim dan 139 unsur BPD dari 25 desa se-Kecamatan Long Ikis turut menghadiri rapat.

(wal)