Hindari Klaim Sepihak, Pemda Diminta Setop Beri Perizinan di Kawasan IKN

Kamis,7 Juli 2022 02:35WIB

Kawasan Titik Nol Kilometer IKN Nusantara (Foto: Tb/Simpul Media)
Kawasan Titik Nol Kilometer IKN Nusantara (Foto: Tb/Simpul Media)

SIMPUL.MEDIA, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah yang berada di kawasan Ibu Negara (IKN) Nusantara untuk menyetop memberikan izin di kawasan tersebut.

Penyetopan terhitung dari sekarang sampai pembangunan fisik dimulai Agustus 2022 ini, pasca disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA kepada mengatakan bahwa pengendalian dan pengalihan hak atas tanah sudah diatur dalam Keppres Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara  yang merupakan kewenangan Badan Otorita.

“Untuk itu kami meminta pihak-pihak diluar Badan Otorita menahan diri dan menghentikan aktifitas pemanfaatan lahan sampai petunjuk teknis Inmendagri diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi,” kata Safrizal, dalam keterangan pers, Rabu (6/7/2022).

π·π‘–π‘Ÿπ‘’π‘˜π‘‘π‘’π‘Ÿ π½π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘™ π΅π‘–π‘›π‘Ž π΄π‘‘π‘šπ‘–π‘›π‘–π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘ π‘– πΎπ‘’π‘€π‘–π‘™π‘Žπ‘¦π‘Žβ„Žπ‘Žπ‘› πΎπ‘’π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘”π‘Ÿπ‘–, π‘†π‘Žπ‘“π‘Ÿπ‘–π‘§π‘Žπ‘™ 𝑍𝐴.

Secara faktual hal ini penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum ditengah munculnya pemanfaatan tanah tak berijin di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) oleh sekelompok pihak yang mengatasnamakan masyarakat, dan atau korporasi. Sehingga dapat bermuara pada aksi atau klaim sepihak.

Lanjut Safrizal, pemerintah daerah harus segera mengidentifikasi perizinan yang telah dikeluarkan dan menghentikan proses perizinan yang sedang dan akan dilakukan. Ini dilakukan agar tercipta suasana yang kondusif dengan terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Otorita.

Sementara itu, skema penegakan hukum dalam pemanfaatan lahan di kawasan IKN, perlu menjadi perhatian sehingga kolaborasi Forkopimda harus terus diperkuat. Safrizal menyebut salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan di IKN adalah soliditas Forkopimda provinsi Kalimantan Timur.

“Oleh karena itu pemerintah daerah harus menempatkan diri sebagai simpul Forkopimda dengan terus melibatkan aparat kewilayahan dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) di kawasan IKN,” ujar Safrizal.

Untuk itu kelancaraan proses dilapangan ini harus didukung penuh semua pihak dan menjadi satu kesatuan gerak pembangunan yang bersifat komprehensif.

Arah kebijakan tersebut mengemuka pasca digelarnya Rapat Pengendalian Pemanfaatan Lahan Dalam dan Persiapan Tahap Pembangunan Kawasan IKN di Jakarta pada Senin 5 Juli 2022. (*/ir)

BERITA TERKINI

REKOMENDASI