Pemkab Paser Butuh Inspektur Tambang, Sikapi Maraknya Masalah Batu Bara

Selasa,28 Juni 2022 03:16WIB

Menyikapi kasus kecelakaan kerja yang terjadi di lahan konsesi IUPK PT Kendilo Coal Indonesia (KCI)
Menyikapi kasus kecelakaan kerja yang terjadi di lahan konsesi IUPK PT Kendilo Coal Indonesia (KCI)

SIMPUL.MEDIA, Paser – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mengusulkan agar Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim, dapat menempatkan Pejabat Fungsional Inspektur Tambang, guna melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Paser.

Hal itu disampaikan, guna menyikapi maraknya masalah pertambangan di Kabupaten Paser, khususnya sektor batu bara yang baru-baru ini jadi sorotan. Contohnya, kasus kecelakaan kerja yang terjadi di lahan konsesi IUPK PT Kendilo Coal Indonesia (KCI), Kecamatan Kuaro.

“Kami mendengar bahwa KCI masuk dan kami mempertanyakan legalitasnya ke perpanjangan tangan kami, tapi di ESDM pronvinsi juga tidak ada. Sehingga ini yang jadi kendala kami,” kata Kabag SDA Setkab Paser, Usma, beberapa waktu lalu.

Adapun usulan penempatan Inspektur Tambang itu diperlukan, lantaran delegasi kewenangan kini berada di pemerintah provinsi, yang sebelumnya di pemerintah pusat dan sebagian besar dikembalikan lagi ke pemerintah provinsi.

πΎπ‘Žπ‘π‘Žπ‘” 𝑆𝐷𝐴 π‘†π‘’π‘‘π‘˜π‘Žπ‘ π‘ƒπ‘Žπ‘ π‘’π‘Ÿ, π‘ˆπ‘ π‘šπ‘Ž

Meski pemerintah pusat memberikan sebagian besar kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara itu kepada pemerintah provinsi, namun aturan yang mengikat tersebut tidak berdampak bagi pemerintah daerah yang terkesan tidak berkutik.

“Kalau perlu satu Kabupaten/Kota itu adalah inspektur tambang. Karena kami banyak sekali hal-hal pertambangan untuk kami konsultasikan, karena kewenangan kami tidak ada. Padahal kami punya hak agar tidak dibilang tutup mata,” tambahnya.

Dia berharap agar usulan Pemkab Paser dapat digubris. Sementara terhadap pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Paser diharapkan menembuskan segala administrasi yang berkaitan dengan Pemerintahan sehingga dapat diketahui secara pasti oleh daerah.

“Sekretariat kami yang mengelola surat surat itu tidak pernah ada tembusannya. Kalau perlu kami sepakat agar dibentuk tim sebagai wadah memperjuangan kewenangan itu ke pemerintah pusat,” tuturnya.

Bahkan dia akan merrncanakan pelaporan masalah pertambangan yang ada di Kabupaten Paser baik ke Gubernur Kaltim maupun ke Kementerian ESDM RI. Langkah ini ditujukan agar tertib berinvestasi di Kabupaten Paser dapat berjalan dengan baik. (ng)

BERITA TERKINI

REKOMENDASI