Peningkatan Kualitas Jalan di Paser, DPRD Minta Kemendagri Buka Mata

Senin,4 April 2022 08:37WIB

Edwin Santoso, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Paser
Edwin Santoso, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Paser

SIMPUL.MEDIA, Paser – Persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap usulan peningkatan kualitas jalan, melalui pinjaman yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser ke PT BPD Kaltimtara senilai Rp 600 miliar, tak kunjung ada realisasi.

Berdasarkan informasi terbaru, usulan pinjaman itu masih berproses di Kemendagri. Namun begitu, hingga berakhirnya triwulan pertama 2022, tak kunjung mendapatkan jawaban. Hal ini turut membuat Pemkab Paser mempersiapkan rencana kedua mengambil langkah baru.

Kekhawatiran tidak disetujuinya usulan itu, disikapi Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Paser, Edwin Santoso. Ia menyatakan, agar semua pihak menunggu keputusan Kemendagri terhadap usulan Pemkab Paser itu.

Pasalnya, langkah Bupati Paser, Fahmi Fadli dalam mengupayakan realisasi peningkatan jalan dinilai sudah tepat. Hal ini diungkapkan, lantaran memang pembenahan infrastruktur khususnya jalan Kabupaten jadi harapan masyarakat.

“Kita tunggu saja usulan pinjaman 600 miliar itu. Karena memang sudah diupayakan Pemkab Paser. Tinggal kepastian dari Kementerian (Kemendagri) saja lagi. Jadi kita tunggu saja konfirmasi dan kepastiannya,” kata Edwin saat dihubungi, Senin (4/4/2022).

Ia bahkan meminta, agar semua pihak tetap optimis menanti kepastian Pemerintah Pusat. Edwin meyakini, dengan adanya peningkatan jalan kualitas jalan itu, nantinya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat pula.

Sehingga ia perlu menegaskan, agar Pemerintah Pusat dapat membuka mata menyikapi usulan Pemkab Paser dalam pembenahan kondisi daerah. Hal itu disebabkan masih banyaknya wilayah khususnya Desa-Desa yang terisolir akibat kerusakan jalan yang terjadi.

“Kita optimis. Karena memang itu yang dibutuhkan masyarakat. Pemkab juga terus berupaya. Jadi saya juga harus bilang, Kementerian tolong buka mata lihat kondisi ini,” kata Politisi muda Fraksi PKB itu.

Edwin turut menjelaskan, bahwa kebijakan Pemkab Paser tidak bisa direalisasikan sendiri tanpa ada persetujuan Pemerintah Pusat. Sehingga upaya yang sudah dilakukan bahkan merencanakan langkah selanjutnya harus didukung.

Kendati jika usulan tersebut tidak terealisasi sepenuhnya. Edwin mengingatkan agar Pemkab Paser memprioritaskan peningkatan kualitas jalan yang memang mendesak. Selain itu menyiapkan langkah-langkah lain agar targetan terealisasi.

“Yang jelas kalau pun tidak sepenuhnya, Pemkab harus memprioritaskan yang memang membutuhkan, kita tunggu saja kabar baiknya,” tutur Edwin. (ng)

BERITA TERKINI

REKOMENDASI