SIMPUL.MEDIA, Paser – Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Politeknik Negeri Samarinda yang bersumber dari APBD Kabupaten Paser 2020, jadi catatan serius DPRD Kabupaten Paser dalam pengalokasian dana hibah di tahun-tahun selanjutnya.

Hal itu dilontarkan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Paser, Hendrawan Putra yang membidik agar proses pelaksanaan hibah yang dilakukan Pemkab Paser untuk perketat pengawasannya, meski perbuatan rasuah itu dilakukan oleh oknum pengurus kampus.

“Kedepan, kita akan perketat fungsi pengawasan terhadap pendanaan hibah itu. Jangan sampai kejadian serupa terjadi lagi,” kata Politisi Demokrat itu, kepada simpul.media, Jumat (25/02/2022).

Untuk diketahui, kampus terakreditasi B itu, dipastikan kembali menerima hibah dari Pemkab Paser. Nilainya sebesar Rp 1,8 miliar, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022. Adapun nilai yang akan dikucurkan itu, lebih besar Rp 800 juta dari yang dikorupsi sebelumnya.

Meski begitu, Hendrawan menganggap pendanaan hibah Pemkab Paser di tahun 2022 kepada Polteknik Megeri Samarinda itu terlanjur disetujui. Pasalnya pengesahan APBD Tahun Anggaran 2022 keburu disahkan sebelum kasus yang mencerat 3 oknum pengurus kampus itu mencuat.

“Mau diapa sudah, kita baru tahu juga kalau itu dikorupsi. Kita sah kan anggaran untuk 2022 ini di 2021. Sementara kasusnya mencuat di 2022. Seandainya kasus ini mencuat sebelum pengesahan anggaran, pastinya kita rekomendasikan (untuk tidak dihibahkan),” kata Hendrawan.

Hendrawan turut menyinggung hal lainnya yang berkaitan hubungan kerjasama antara Pemkab Paser dengan Politeknik Negeri Samarinda. Kata dia, bangunan yang mangkrak di kilometer 13, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot harus disikapi pula agar tidak sia sia kondisinya.

Sebagai tambahan, para tersangka kini masuk dalam proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Paser. Tersangka di antaranya Ramli,ST M Eng sebagai Direktur Politeknik, Hariadi ST MT sebagai Kepala Unit Lembaga Sertifikasi Profesi yang merangkap sebagai Ketua PDD Politeknik Negeri Samarinda 2020 dan Annisa Septia ST sebagai Staf Administrasi PDD Politeknik Negeri Samarinda.

Terungkapnya persekongkolan rasuah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) Provinsi Kalimantan Timur 2021 yang realisasinya diduga kuat fiktif dan tidak sesuai peruntukan.

Ketiganya dijerat pasal 2 juncto pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (ᴛʙ)