SIMPUL.MEDIA, Paser – Pemerintah telah secara resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hal itu menimbulkan banyak respon negatif dari berbagai kalangan, karena dianggap berdampak pada masyarakat secara luas, terkhusus masyarakat miskin.

Sebagai bentuk protes terhadap naiknya harga BBM, masyarakat beserta mahasiswa yang tergabung dalam aliansi melakukan aksi turun kejalan menyuarakan sederet tuntutan, Selasa (6/9/2022).

Adapun tuntutan dari aliansi masyarakat dan mahasiswa Paser diantaranya menuntut kinerja pemerintah agar bisa memberi solusi dan langkah yang konstruktif terhadap dampak yang dialami masyarakat Paser. Mengingat harga barang pasti akan melonjak naik, sementara hasil pendapatan masyarakat kita belum ada kepastian turut naik.

Demonstran meminta DPRD dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkerja memikirkan nasib masyarakatnya, dan memberi peluang kerja seluasnya. Termasuk wakil rakyat harus bisa bersikap inklusif dan sensitif terhadap warga yang terdampak kesulitan.

DPRD Paser diminta dapat mengawasi dan mendorong bantuan pusat, baik bantuan untuk orang miskin maupun bantuan pekerja formal dan informal, agar tepat sasaran berkeadilan dan data dinas sosial kabupaten Paser saat ini harus diumumkan update terbarunya ke publik.

Juga meminta kepada DPRD Paser harus bisa mendorong semua pihak terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukumnya.

Selanjutnya, kepada DPRD Paser harus sadar dan bisa menilai keterdesakan dan kebermanfaatan skala prioritas mana yang urgensi bermanfaat di bangun, karena pembangunan Taman Siring Kandilo belum dikatakan urgen apalagi dengan anggaran yang cukup besar, harusnya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan jalan untuk urat nadi ekonomi masyarakat desa terpencil.

Ketua Kohati Cabang Paser, Misliyah yang juga ikut dalam aksi tersebut, mengatakan bahwa demo yang dilakukan akan tidak setop hanya sampai hari ini, masyarakat beserta mahasiwa akan terus mengawal bagaimana pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat untuk kesejahteraan masyatakat.

“Masih akan terus kami kawal bagaimana kedepannya nanti, bila langkah yang dimbil pemerintah tidak tepat, akan ada aksi lanjutan,” kata Misliyah. (ul)

Sementara itu Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi menanggapi tuntutan kenaikan BBM mengatakan, bahwa unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat melalui secara virtual.

Dirinya menyebut pada dasarnya pemerintah pusat telah mengintruksikan pemerintah daerah untuk segera memperhatikan masyarakat yang terdampak terhadap kenaikan harga BBM.

“Oleh karena itu ada beberapa program sebagai bantalan sosial dalam rangka penanggulangan kenaikan harga BBM ini,” kata Wahyudi. (ul)