Walau Pernah Dikorupsi, Pemkab Paser Kembali Alokasi Dana Hibah Politeknik Negeri Samarinda

Senin,21 Februari 2022 08:16WIB

Poltek Paser

SIMPUL.MEDIA, Paser – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dipastikan kembali mengalokasikan dana hibah kepada Politeknik Negeri Samarinda melalui APBD Tahun Anggaran 2022, meski baru baru ini sejumlah pengurus kampusnya terindikasi kasus tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser telah menetapkan tiga tersangka, pada Rabu (09/02/2022) lalu, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 708 Juta dari dana hibah melali APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1 Miliar.

Kendati begitu, Kepala Kejari Paser, Mochammad Judhy Ismono menyatakan, timbulnya persoalan hukum terhadap kasus yang menjerat para tersangka tidak mempengaruhi upaya Pemkab setempat untuk mengembangkan SDM melalui pendidikan.

“Ya meski ada tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah di 2020 tidak mempengaruhi niatan Pemerintah membantu memajukan pendidikan. Karena ini dua hal yang berbeda,” kata Judhy kepada media ini beberapa waktu lalu.

Ditempat terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser, Dharni Haryati menyatakan agar pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang diberikan dari Pemkab Paser kepada Politeknik Negeri Samarinda harus lebih berhati-hati.

Hal ini ditegaskan, guna mencegah permasalahan hukum yang berulang dikemudian hari. Pengawas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah ini juga mengingatkan, agar TAPD Kabupaten Paser dapat menjadikan peristiwa ini sebagai catatan dikemudian hari.

“Ya harus lebih hati-hati lagi kedepan. Ini juga seharusnya jadi catatan TAPD kalau mau memberikan hibah lagi,” tegas Dharni.

Diketahui sebelum kasus tersebut mencuat, Pemkab Paser sempat ingin menghentikan bantuan dana hibah, namun akhirnya diurungkan, mengingat DPRD Kabupaten Paser mendukung untuk bantuan untuk program studi diluar kampus.

Adapun besaran dana hibah yang dianggarkan sebesar Rp 1,8 Miliar. Nilai itu diketahui naik Rp 800 Juta dari pengucuran hibah di 2020. Tujuan pengalokasian itu sama persis dengan pengelolaan dana hibah sebelumnya.

Sementara itu, para tersangka diantaranya Ramli, ST M Eng sebagai Direktur Politeknik, Hariadi ST MT sebagai Kepala Unit Lembaga Sertifikasi Profesi yang merangkap sebagai Ketua PDD Politekni Negeri Samarinda 2020 dan Annisa Septia ST sebagai Staf Administrasi PDD Politeknik Negeri Samarinda.

Terungkapnya persekongkolan rasuah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) Provinsi Kalimantan Timur pada 2021 yang realisasinya diduga kuat fiktif dan tidak sesuai peruntukan.

Ketiganya dijerat pasal 2 juncto pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (ᴛʙ)

BERITA TERKINI

REKOMENDASI