SIMPUL.MEDIA, Mataram – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Paser dipimpin, melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Agenda itu merupakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Paser dalam rangka optimalisasi kegiatan Forkopimda di Kabupaten Paser.

Bupati Fahmi mengatakan Forkopimda Paser ingin mengetahui dan menggali informasi tentang permasalahan di kota. Biasanya pengalaman menangani masalah itu bisa dipelajari solusinya.

“Mohon berbagi ilmunya bagaimana menghandle sejumlah permasalahan pemerintahan dan solusi untuk masyarakat,” kata Fahmi, Selasa (26/9/2023).

Selain menyambung silaturahmi kepada jajaran pejabat Pemkot Mataram, Fahmi mengatakan tujuan ini untuk menjalin hubungan baik.

“Selama ini kami hanya mendengar Mataram dari media. Semoga diskusi nanti bisa memberikan pengalaman dan ilmu untuk masing-masing daerah,” kata Fahmi.

Di jelaskan Fahmi, bahwa di Paser ada 298 ribu penduduk. Sebagian penduduk NTB juga menetap di Paser, sekitar 913 jiwa atau 0,3 persen. Warga NTB mulai diketahui menetap di Paser pada tahun 1980.

Kajari Paser Rajendra mempertanyakan
dengan adanya penetapan NTB khususnya di Mandalika menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tentu ini berdampak pada permasalahan sosial seperti lahan di Mataram.

“Bagaimana Pemkot dan Forkompinda menyelesaikannya agar tidak tumpah tindih, apalagi masalah ini biasanya menyangkut masa,” kata Rajendra.

Ketua PN Mataram Putu Gde Haridai mengatakan adanya Bale Mediasi NTB yang dibentuk sangat membantu kasus sengketa. Banyak kasus yang berkurang dan tidak sampai ke pengadilan.

“Lembaga ini sangat membantu penyelesaian masalah sengketa dan lahan,” kata Gde.

Ketua Bale Mediasi  Mataram Saeful Mukmin menyampaikan di dalam kepengurusan lembaga ini, diisi para pensiunan pejabat yang sudah paham menangani masalah sosial dan lahan.  Selain itu Bale Mediasi juga mengadakan MoU dengan semua perguruan tinggi se NTB. Dosen-dosen di perguruan tinggi itu duduk di kepengurusan Bale Mediasi menangani masalah hukum.

“Kebetulan saya juga mantan lurah dan camat. Banyak sesepuh yang terlibat di sini jadi pengurus,” kata Saeful.

Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri menyampaikan untuk penanganan permasalahan kota yang berkaitan dengan Forkopimda, Pemkota selalu bersama dengan FKUB, dan Bale Musyawarah yang kompak menangani jika ada permasalahan sosial. Di FKUB juga diisi oleh mantan pejabat kota, kementerian terkait, sampai dekan kampus.

Organisasi ini dulu dibentuk oleh pejabat Kejaksaan yaitu Ketut Sumedana yang menjabat Kejari Mataram. Kini Ketut sudah menjabat Kapuspenkum di Kejaksaan Agung. Bahkan setelah pindah dan karirnya naik, NTB masih jadi fokusnya sampai sekarang. SK Bale Mediasi ini dari Perwalikota.

“Sengaja pensiun mantan lurah, camat, kemenag dan lainnya kita libatkan di sini agar telaten menyelesaikan masalah. Semoga silaturahmi ini membawa berkah dan kemajuan buat daerah kita,” kata Alwan Basri.

(rul/Adv/ksp)