SIMPUL.MEDIA, Paser – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser selama 2021 melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser dalam bentuk rekomendasi.

Rekomendasi itu berjumlah 12 butir, berdasarkan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser dalam mensinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021.

Penyampaian rekomendasi dibacakan Anggota Banggar Fraksi PKB, Eva Sanjaya dihadapan Wakil Bupati Paser, Syarifah Masitah Assegaf dan unsur Forkopimda serta sejumlah Kepala OPD dilingkungan Pemkab Paser.

12 Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser Kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser itu diantaranya:

1. Meminta kepada Pemkab Paser agar melakukan sinkronisasi terhadap belum selarasnya Indikator dan Target Kinerja Program antara dokumen LKPj Bupati Paser dengan dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.
2. DPRD Kabupaten Paser meminta agar cermat dan teliti dalam penyusunan dokumen. Pasalnya, banyak ditemukan ketidaksesuaian antara target dan realisasi kinerja pada dokumen LKPJ Bupati Paser di 2021 dengan yang disampaikan oleh beberapa perangkat daerah.
3. DPRD Kabupaten Paser menilai capaian kinerja PAD 2021 belum merupakan prestasi. DPRD menyarankan agar capaian PAD tahun sebelumnya menjadi rujukan sebagai target PAD di tahun selanjutnya, atau meningkatkan target PAD berdasarkan capaian di tahun sebelumnya.
4. Pemkab Paser diminta memaksimalkan potensi-potensi pendapatan pajak daerah sebagai sumber PAD seperti Pajak Reklame. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah.
5. DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemkab Paser untuk segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Ini ditujukan menyikapi rendahnya target pendapatan dari Pajak Sarang Buruk Walet dari tahun ke tahun.
6. DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemkab Paser untuk melakukan pengkajian kembali terhadap Perda tentang Pajak Daerah agar jumlah pajak yang ditetapkan dapat lebih proporsional dan memenuhi rasa keadilan, terhadap warung dan rumah makan.
7. DPRD Kabupaten Paser meminta Kepada Pemkab Paser untuk benar-benar mencermati dan menghitung kebutuhan belanja pegawai, sehingga kedepan tidak terjadi lagi sisa anggaran yang sangat besar pada pos belanja.
8. DPRD Kabupaten Paser meminta Kepada Pemkab Paser untuk lebih teliti dan cermat lagi dalam mengakomodir sekolah-sekolah yang layak dan pantas untuk mendapatkan dana hibah.
9. DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemkab Paser agar segera mengambil langkah konkrit dalam menyikapi tidak berfungsinya 4 unit videotron yang berada di beberapa titik di Kabupaten Paser.
10. DPRD Paser meminta kepada Pemkab Paser untuk menindak tegas oknum yang memungut retribusi terkait penggunaan lapak di beberapa pasar diluar dari kewenangan dinas terkait selain permasalahan-permasalahan dalam tata kelola pasar.
11. DPRD Kabupaten Paser memberikan saran agar dalam penanganan keluhan (handling complaint) benar-benar dilakukan dengan baik dan profesional, agar tidak ada lagi keluhan pelayanan di RSUD Panglima Sebaya.
12. Keterlambatan proses pengadaan Barang dan Jasa di beberapa perangkat daerah, DPRD Kabupaten Paser meminta kepada Pemkab Paser untuk melakukan evaluasi terhadap keterlambatan yang dialami oleh ULP pada APBD 2021. (ng)