simpul.media, Paser – Masyarakat di Kabupaten Paser dibuat mengeluh akibat tingginya lonjakan harga tabung LPG bersubsidi 3 Kg yang terjadi akhir-akhir ini.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Paser, Paulus Margita menjelaskan tabung LPG dipangkalan harganya Rp 22 ribu, dan yang beredar dipengecer normalnya hanya Rp 40 ribu, namun faktanya dilapangan kini harganya sudah mencapai Rp 60 ribu.

Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga pada tabung bersubsidi itu, namun menurut Paulus, dari kuota yang ada juga jauh dari jumlah kebutuhan masyarakat, jadi indikasinya disebabkan kelangkaan.

“Kuota yang ditentukan dari pusat memang bisa dikatakan sedikit, maka nanti kami coba ajukan di pertamina pusat untuk tambah kuotanya lagi,” kata Paulus.

Harga Eceran Tertinggi (HET) dipangkalan belum bisa menjadi patokan ditingkat pengecer untuk taat dan menetap diharga normal, maka ia katakan perlu dibuat peraturan hingga kepengecer, apalagi sempat ditemukan adanya tabung LPG yang tidak berlebel agen LPG di daerah Kabupaten Paser.

Mengenai aturan ia katakan, sudah sempat dibahas namun belum bisa direalisasikan dikarenakan kekhawatiran pemerintah melegalkan kegiatan ilegal penjualan barang bersubsidi di pengecer, namun dasarnya kali ini merujuk pada aturan yang berlaku di Kementrian ESDM bahwa pengecer diberi jatah 20 persen dari kuota yang tersedia dipangkalan.

“Diduga barangnya didapat dari luar, dan harganya didapati cukup mahal, jadi perlu diterbitkan aturan agar harganya stabil,” jelasnya.

Masalah kelangkaan LPG bersubsidi kali ini juga diperparah akibat adanya aturan tidak ada aktifitas pendistribusian LPG pada saat tanggal merah atau dihari libur.

“Pihak pertamina juga ada aturan untuk ditanggal merah tidak ada pengiriman LPG, jadi kuota otomatis berkurang,” pungkasnya.

Pemerintah saat ini juga mendorong untuk diadakannya operasi Pasar, kemudian dari dinas terkait sudah mengajukan hal itu terutama dihari-hari besar seperti lebaran, tetapi informasinya belum bisa disetujui oleh pihak pertamina.

(rul)