SIMPUL.MEDIA, Paser – Dari Rp 1,3 triliun kucuran bank dunia yang disalurkan melalui Pemprov Kaltim untuk beberapa daerah di Kaltim, Kabupaten Paser kecipratan Rp 6 miliar lebih. Nantinya diperuntukkan untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bumi Daya Taka.

Hal ini dikemukakan Bupati Paser Fahmi Fadli. Usai workshop pelaksanaan nilai ekonomi karbon (NEK) dan program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) berbasis hutan dan lahan Provinsi Kaltim di salah satu hotel di Kota Balikpapan.

“Anggaran ini digunakan oleh beberapa OPD, termasuk Diskominfostaper, DLH, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan DPMPTSP Kabupaten Paser,” kata Fahmi, Selasa (29/8/2023).

Politikus PKB itu mengharapkan apa yang disampaikan Gubernur Kaltim, Isran Noor mengenai anggaran untuk Kabupaten Paser dapat benar-benar direalisasikan oleh masing-masing OPD.

Dirinya menyebut Pemkab Paser mendukung penuh kebijakan NEK dalam mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dan implementasi Program Forest Carbon Partnership Facilities Carbon Fund (FCPF) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan NEK.

“Kegiatan yang cukup strategis ini sebagai bentuk komitmen Pemkab paser dalam penerapan Karbon Fund dalam menjaga kelestarian lingkungan daerah,” terang Fahmi kepala daerah berlatar belakang dokter itu.

Sementara itu, Isran Noor mengatakan Kaltim tidak mungkin terus bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Seperti minyak, gas, dan batu bara yang potensinya terus berkurang dan pada saatnya akan habis.

“Karena itu, pemahaman terhadap substansi dari workshop ini menjadi penting bagi semua pihak, baik yang menyangkut kebijakan, peran para pihak, mekanisme, tata kelola hingga proses perhitungan emisi GRK serta validasi dan verifikasi unit karbon,” tutur Isran.

Lanjutnya, workshop ini merupakan pertemuan penting guna mendapatkan informasi dan arahan kebijakan serta langkah-langkah strategis di dalam melaksanakan kebijakan nilai ekonomi karbon dalam mencapai NDC.

“Kami selaku Pemerintah Daerah akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk dapat bekerja bersama, apa dan bagaimana implementasinya yang cocok dan dapat diterapkan ke dalam sistem pengukuran, pemantauan dan pelaporan di Kalimantan Timur,” tandas Isran.

(rul/adv/ksp)