SIMPUL.MEDIA, Tanah Grogot – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur (Kaltim) temukan banyak ketidaksesuaian dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2022 di Kabupaten Paser. Termuan-temuan tersebut dibeber saat rapat bersama perangkat daerah terkait di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Kamis (16/2/2023)

Ketua DPRD Kabupaten Paser Hendra Wahyudi mengungkap tiga aspek yang menjadi temuan BPKP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pertama, penerima BLT DD tidak sesuai syarat.

Kedua, mengenai pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dan terakhir mengenai proses penggantian data KPM yang belum sesuai ketentuan.

“Belum lagi dari aspek penganggaran, aspek penyaluran, serta aspek pembinaan dan pengawasan,” sambung Hendra Wahyudi.

Proses input DTKS termasuk pembaruan data juga menjadi sorotan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Ia berharap temuan-temuan ini segera dikoreksi, selain juga merancang formulasi yang tepat guna meminimalisir masalah serupa ke depannya.

“Perlu sinergitas dari desa sampai ke dinas untuk pembaruan data, agar hal seperti ini tidak terulang,” tegasnya.

Anggota DPRD Kabupaten Paser Supian mengakui pendataan akan menjadi sulit untuk diterima secara objektif, jika aparatur desa sarat akan kepentingan dalam prosesnya.

“Warga transmigrasi misalnya, tidak layak lagi dapat BLT karena punya kebun dan usaha lainnya,” ucap Supian.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Basri Mansyur menekankan agar proses validasi lebih tepat sasaran. Basri menyebut cukup banyak warga yang tidak mendapat BLT DD justru menyampaikan keluhan ke rumah anggota dewan.

“Data lainnya di OPD juga masih banyak yang perlu diperbaharui,” pinta Basri.

Pada kesempatan yang sama, anggota dewan lainnya Budi Santoso mengusulkan agar warga miskin bisa diberikan stempel penanda guna menghindari permainan dibawah tangan oleh oknum tertentu.

“Jika hanya mengikuti data selama ini, hal itu bisa saja dimainkan oleh oknum,” tukas Budi.

Temuan-temuan BPKP harus diperbaiki guna menghindari terjadinya konflik. Anggota DPRD Kabupaten Paser Muhammad Saleh mengusulkan agar proses input data melibatkan pihak ketiga.

“Kalau bisa yang menginput pihak ketiga dari orang luar desa tersebut agar netral,” timpal Saleh.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Paser Romif Erwinadi mengakui hal tersebut dipucu oleh terjadinya perbedaan pemahaman dan persepsi dalam praktik di lapangan. Alasannya karena pemerintah pusat terlambat menyampaikan aturan.

“Kedepan akan dievaluasi dan diperbaiki, agar didapat data orang miskin yang kredibel. Kedepan Camat akan kita gunakan sebagai fungsinya,” tutur Romif.

(ng)