Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik (kanan) bersama Bupati Paser, Fahmi Fadli. (Dok. Istimewa)
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik (kanan) bersama Bupati Paser, Fahmi Fadli. (Dok. Istimewa)

SIMPUL.MEDIA, Paser – Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menanggapi sorotan dalam beberapa hari terakhir ini mengenai aktivitas hauling truk angkutan batu bara yang melintas di jalan jalur Kalsel-Kaltim.

Dikatakan Akmal , jika dirinya telah berkomunikasi dengan Bupati Paser, Fahmi Fadli mengenai Perda Kaltim Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit. Termasuk perihal yang kini ramai menjadi sorotan di Kecamatan Batu Sopang.

Ia telah memerintahkan Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim untuk membangun komunikasi dengan para penyelenggara usaha pertambangan maupun perkebunan perihal Perda Kaltim Nomor 10 tahun 2012.

“Untuk bisa memahami regulasi yang sudah ada,” kata Akmal, ditemani Fahmi Fadli di Hotel Kyriad Sadurengas, Kecamatan Tanah Grogot, Kamis (28/12/2023) malam.

Dirinya menyebut Provinsi Kaltim dan khususnya Kabupaten Paser mempunyai sumber daya alam (SDA) yang tentunya berguna untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, terdapat adanya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan ekonomi.

“Tapi sekali lagi kita berharap pengelolaan sumber daya alam itu memenuhi aturan yang ada. Nah, penggunaan jalan umum tentunya harus dipatuhi oleh para pelaku pertambangan dan perkebunan. Perda ini harus ditegakkan bersama-sama, kita diawali dengan komunikasi dengan semua pihak,” terangnya.

Akmal bilang bersama Fahmi Fadli akan mengedepankan komunikasi dengan pihak perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan, yakni mengingatkan perihal aturan yang tertuang dalam Perda tersebut.

“Bahwasanya tetap ekonomi berjalan, tapi tentunya jangan sampai mengganggu regulasi yang ada. Sekali lagi kita menjaga keseimbangan antara ekonomi dengan kebutuhan masyarakat,” tutur mantan Pj Gubernur Sulawesi Barat itu.

Disinggung mengenai dugaan penggunaan jalan umum itu dijadikan jalur hauling oleh pelaku tambang ilegal, dituturkannya jika hal tersebut permasalahan lain dan menjadi ranah penegak hukum.

“Kalau kita berkaitan dengan persoalan penggunaan fasilitas umum yang sudah diatur dalam Perda,” jelas pria kelahiran 1970 itu.

Lantas jika Perda Kaltim Nomor 10 tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ia mengatakan hal itu dapat diketahui usai Dinas Perhubungan melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan tambang maupun perkebunan.

“Nah itu saya minta Dinas Perhubungan melakukan komunikasi. Kita lihat apakah Perda kita kurang update, apakah Perda kita perlu kita benahi bersama, karena Perda itu tahun 2012,” jelasnya.

Akmal juga mengaku telah berbicara dengan anggota DPRD Kaltim perihal Perda itu. Hal tersebut dilakukan agar tak ada benturan regulasi yang menyebabkan kebingungan kepada masyarakat.

Perihal sejumlah pemerhati lingkungan di Kalimantan Timur menulis surat terbuka yang ditujukan kepadanya, ia mengapresiasi dan menghaturkan terima kasih. Untuk diketahui, surat yang diteken 6 organisasi ini mengingatkan kepada para pejabat terhadap Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012.

“Saya terima kasih kepada teman-teman pemerhati lingkungan yang sudah mengawal,” ucap Akmal.

Sebelumnya, pada Rabu (27/12/2023) Fahmi Fadli saat diwawancarai awak media usai paripurna di DPRD Paser menyebut jika Pemkab Paser tidak punya kewenangan terkait izin maupun pengawasan angkutan batu bara.

“Jalan yang digunakan juga merupakan jalan negara, sehingga kami hanya bisa melakukan koordinasi dengan (pemerintah) provinsi maupun pusat,” ungkapnya.

Untuk diketahui dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2012 tentang jalan umum maupun khusus batu bara dan kelapa sawit secara tegas disebutkan larangan melintas di jalan umum.

“Kewenangan (pemerintah) provinsi, kalau kami tidak bisa menindak,” jelasnya yang kepala daerah berlatar belakang dokter itu.

Sekadar diketahui, sejak Senin (25/12/2023) malam warga sekitar Desa Batu Kajang melakukan pengawasan truk yang mengangkut batu bara yang melintas di jalan umum poros Kecamatan Muara Komam-Batu Sopang- Kuaro.

Bahkan sempat terjadi kericuhan, puncaknya pada pada Rabu lalu. Blokade jalan umum untuk Hauling batu bara dengan kursi plastik diterobos paksa oleh konvoi truk angkutan batu bara yang melintas di jalan trans Kalimantan tersebut.

(MS03)

BACA JUGA

News Feed

Fasilitas Taman Kandilo Semakin Tak Terawat

SIMPUL.MEDIA, Paser – Salah satu destinasi atau spot pilihan mengisi akhir pekan maupun libur di…

Lebaran, Pembesuk Belum Boleh Tatap Muka dengan WBP

SIMPUL.MEDIA, Paser – Bagi keluarga atau kerabat warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas IIB Tanah…

Volume Drainase di RT 2 Desa Jone Perlu Ditingkatkan

SIMPUL.MEDIA, Paser – Beberapa hari lalu sebagian wilayah di Kecamatan Tanah Grogot dikepung banjir. Salah…

Jelang Idulfitri Harga Ayam Potong Alami Kenaikan

SIMPUL.MEDIA, Paser – Menjelang idulfitri beberapa komoditi di Pasar Induk Penyembolum Senaken, Kecamatan Tanah Grogot…

Kapasitas 30 Ton Per Jam, Pabrik Kelapa Sawit Bakal ada di Desa Sawit Jaya

SIMPUL.MEDIA, Paser – Kabar baik bakal dirasakan petani kelapa sawit di Kabupaten Paser. Pasalnya bakal…

Berikut 12 Rekomendasi DPRD kepada Pemkab Paser, Sikapi LKPj Bupati Paser di 2021

SIMPUL.MEDIA, Paser – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser selama 2021 melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)…

Tak Ada Penyekatan, Bupati Harap Perjalanan Mudik Berjalan Lancar

SIMPUL.MEDIA, Paser – Jelang mudik lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser tak…

DPRD Sampaikan Rekomendasi Tehadap LKPj Bupati Paser

SIMPUL.MEDIA, Paser – Sebanyak 12 rekomendasi disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser kepada…

Aktivitas Kembali Normal, Warga Mulai Bersihkan Rumah yang Dipenuhi Lumpur

SIMPUL.MEDIA, Paser – Setelah banjir melanda Kecamatan Tanah Grogot pada Jum’at (22/4/2022), kini mulai terlihat…

Ribuan Warga Tanah Grogot Terdampak Banjir, BPBD Paser Tak Dirikan Posko

SIMPUL.MEDIA, Paser – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser, belum berinisiatif untuk mendirikan posko…

error: Content is protected !!