SIMPUL.MEDIA, Tanah Grogot – Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser tahun ini masuk dalam nominasi Desa Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sederet prestasi yang pernah dicatatkan Desa Padang Jaya sebelumnya menjadi faktor penominasian.

Kepala Desa Padang Jaya, Dzikri Zulkarnain menyatakan di level nasional, desanya turut berpartisipasi dalam Program Kampung Iklim (Proklim). Tahun 2020 lalu Desa Padang Jaya masuk kategori Madya dalam program yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu.

Selanjutnya Desa Padang Jaya mengikuti evaluasi dan apresiasi desa dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publlik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada 2022 lalu.

Untuk level Provinsi, Desa Padang Jaya meraih juara I Desa Digital pada 2022. Di Kabupaten Paser, ada 4 pencapaian Desa Padang Jaya yakni, di antaranya juara III lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2019. Dalam even yang sama pada tahun 2021, Desa Padang Jaya meraih juara II.

Desa Padang Jaya juga meraih juara I lomba Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dalam rangka Hari Bhayangkara ke-71, tahun 2021 lalu.

“Terakhir status mandiri atas pencapaian perkembangan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022,” kata Dzikri, Kamis (16/2/2023).

Bupati Paser Fahmi Fadli optimis Desa Padang Jaya bisa melangkah lebih jauh, bahkan bisa juara pada kesempatan kali ini. Untuk itu, perangkat desa diminta mampu memenuhi 5 komponen penilaian yang terdiri dari 18 indikator.

Di samping itu, seluruh perangkat daerah juga perlu mendukung persiapan penilaian oleh KPK. Fahmi mengharapkan Desa Padang Jaya tidak hanya sebagai peserta penggembira.

Penilaian ini menurut Fahmi akan mengangkat nama Kabupaten Paser di kancah nasional. Sehingga segala persiapan perlu dilakukan secara serius.

Tim Penilai KPK, Haris mengatakan, komponen dan indikator penilaian telah dirancang dari berbagai kementerian. Penilaian bukan berlaku khusus untuk Kades beserta perangkatnya, tapi seluruh masyarakat di desa tersebut.

Tim Penilai KPK turut melakukan monitoring melalui media sosial dan website.

“Dari jauh kami saksikan, walaupun tidak like dan subscribe kami terus pantau,” kata Haris.

KPK mengamati ada kebanggaan dari warga Desa Padang Jaya atas potensi desanya. KPK menggali lebih dalam lagi, terutama ketika masyarakat memposting di sosial media.

“KPK meminta kejujuran dari masyarakat saat tanya jawab dan menjawab seadanya,” ucapnya.

Sebagai informasi, Desa Padang Jaya merupakan satu dari empat desa di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masuk dalam nominasi Desa Anti Korupsi. Dua desa lainnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan satu desa lagi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

(ng)