SIMPUL.MEDIA, Paser – Kasus kecelakaan kerja di lahan konsesi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Kendilo Coal Indonesia (KCI) kian jadi perhatian serius. Terkini, DPRD Kabupaten Paser menindaklanjuti aspirasi kelompok masyarakat, dengan menggelar Rapar Dengar Pendapat, Kamis (23/6/2022).

Sejumlah pihak yang dihadirkan, yakni kelompok masyarakat Dinas ESDM Provinsi Kaltim, Inspektur Tambang Kementerian ESDM Perwakilan Kaltim, DLH Kabupaten Paser, Dishub Kabupaten Paser, Kabag SDA Setkab Paser dan pihak PT KCI.

Dari rapat tersebut, meski tanggungjawab PT Paser Buen Kesong (PBK) sebagai subkontraktor atas pemenuhan hak ahli waris sudah selesai, namun catatan buruk terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di konsesi IUPK PT KCI jadi fokus utama, guna pencegahan terjadinya masalah kemudian hari.

Sehingga, sejumlah pihak baik khususnya kelompok masyakat mendesak, agar peristiwa tersebut menjadi cerminan besar bagi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk menelusuri keabsahan dan prosedur kerja perusahaan tersebut.

“Hari ini seperti sudah bagaimana SOP nya. Jangan sampai kejadian serupa kembali terjadi. Karena perusahaan juga mengangkut batu bara menggunakan jalan raya, kami minta pihak terkait menindaklanjuti permasalahan ini,” kata Syukran Amin, Ketua Paser Bekerai.

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Paser, Hamransyah menganggap, bahwa PT KCI terlalu berada di zona nyaman. Bahkan, ia menilai terkesan tidak ada tanggungjawab terhadap penggunaan jalan umum, untuk angkutan batu bara termasuk tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi maksud saya, kalau memang mau betul betul berinvestasi, ada konsekuensinya. Tetapi keterangan pihak KCI sekilas tidak ada tanggungjawab, padahal dari hulu sampai hilir harus jadi tanggungjawab perusahaan,” kata Politisi Partai Gerindra itu.

Senada dengan Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Paser, M Saleh menyebut, bahwa seharusnya PT KCI sudah memiliki jalur hauling setelah mendapat izin usaha dari Kementerian ESDM, setelah setelah terbit, bahkan sebelum perpanjangan dari PKP2B ke IUPK.

“Iring-iringan kendaraan membuat masyarakat resah. Tidak adanya timbangan angkutan, kerusakan jalan di Kecamatan Kuaro. Muatan kendaraan bikin jalan jadi rusak. Saya minta agar ini diinvestigasi. sementara investigasi stop dulu pertambangan,” jelasnya.

Disisi lain, ia mempertanyakan hasil investigasi yang dilakukan Kementerian ESDM RI atas kecelakaan kerja tersebut. Pasalnya, baik pengakuan pelapor ke Kementerian hingga tembusan ke Pemprov Kaltim hingga Pemkab Paser tidak kunjung diterima.

“Kalau berdasarkan aturan 1 kali 24 jam sudah harus ada kejelasan. Ini katanya sudah dilakukan investigasi, tapi kapan?, karena sampai sekarang masa tembusan tidak ada diterima,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Minerba Dinas ESDM Provinsi Kaltim, Azwar Busra menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian namun hasil tersebut belum ia terima. Sehingga ia mengusulkan agar Pemkab Paser meminta langsung hasil laporan investigasi tersebut.

“Oleh sebab itu, kami juga akan minta ke perusahaan untuk hasil tersebut diserahkan ke kami untuk dilaporkan ke Gubernur dan ke Dirjen,” kata Azwar.

Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, Muhammad Idris menjelaskan, hingga saat ini pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi atas penggunaan jalan umum terhadap angkutan batu bara dan kelapa sawit.

Kendati begitu ada ketentuan yang mengatur, seperti muatan angkutan dengan menyediakan timbangan serta izin dari Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan sebagai syarat dikeluarkan rekomendasi. Namun, hingga saat ini diklaim tidak ada pemberian izin.

“Adapaun izin itu berlaku 1 tahun, namun masih ada kewajiban yang belum dipenuhi seperti jembatan timbang di stock file serta perbaikan jembatan, sehingga tidak pernah diberikan rekomendasi,” katanya.

Menanggapi sederet kritikan itu, Pjs Kepala Teknik Tambang PT KCI, Sukono mengaku akan melakukan perbaikan sampai waktu yang telah ditentukan dan akan melaporkan semua hasil dari pertemuan tersebut untuk disampaikan kepada pihak managemen.

“Terimakasih atas kritik semuanya. Kami akan koordinasi lagi ke Kementerian ESDM dan kepada pihak managemen,” katanya.

Meski telah ditanggapi, namun ketidakpuasan serta pengambilan keputusan bukan menjadi tanggungjawabnya, ditengahi Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi. Ia menyarankan agar dilangsungkan kembali RDP lanjutan terhadap manajemen PT KCI serta pihak Kementerian ESDM.

“Kami sudah dapat 7 poin utama dari masalah ini tapi belum ada kejelasan, sehingga kami jadwalkan hearing kembali memanggil pihak terkait untuk dapat memberikan keputusan sebagai rekeomendasi ke Pemerintah,” tutur Hendra. (ng)