SIMPUL.MEDIA, Paser – Diketahui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 mengusung pembangunan industri pengolahan berbasis pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tema ini diusung untuk mempersiapkan perekonomian Kabupaten Paser agar tidak lagi terus-menerus bertumpu pada sektor pertambangan.

Dikatakan Bupati Paser, Fahmi Fadli, pengalihan dari sektor pertambangan ke industri pengolahan pertanian didasari berbagai persoalan. Di antaranya pengembangan kewirausahaan yang rendah, dan pangsa pasar belum terbentuk.

“Ini menjadi penyebab tidak berkembangnya ekonomi lokal,” kata Fahmi Fadli saat menyampaikan pidato Musrenbang RKPD 2023 , di Pendopo Bupati, Kamis (31/3/2022).

Di sisi lain bidang perekonomian Kabupaten Paser memiliki kekuatan untuk dapat dikembangkan. Di ataranya wisata yang dapat dikembangkan, tingginya produksi Cruide Palm Oil (CPO), perkebunan kelapa sawit yang luas, sumber daya alam untuk tanaman pangan.

Kemudian ada peternakan dan perikanan juga pelabuhan atau dermaga laut. Tentu saja untuk melaksanakan hal itu diperlukan fokus dan prioritas dari sisi pendanaan maupun program kegiatan. Artinya seluruh perangkat daerah wajib menfokuskan renjanya untuk bersama-sama mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

“Porsi anggaran untuk membiayai program kegiatan yang berorientasi tema RKPD perlu dialokasikan, dan akan berpengaruh pada anggaran perangkat daerah yang akan berkurang pada 2023 mendatang,” sambung Politis PKB itu.

Hal ini dilakukan untuk menfokuskan arah pembangunan sesuai dengan tema yang diusung. Namun bagi kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan seperti alokasi untuk pendidikan, kesehatan dan pemerintahan desa tetap diperhatikan. Termasuk kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.

“Saya mengharapkan para kepala perangkat daerah agar fokus memperhatikan rencana kerjanya agar target yang ditetapkan bisa tercapai. Untuk mencapainya harus dapat mensinkronkan dokumen renjanya dengan prioritas RKPD, prioritas provinsi dan proritas nasional,” jelas Fahmi.

Guna mensingkronkan itu semua, Fahmi mengharapkan perangkat daerah dapat lebih selektif mengalokasikan pagu masing-masing untuk membiayai program kegiatan yang menunjang capaian yang telah ditetapkan. Sehingga pola bagi rata pagu anggaran untuk membiayai program dan kegiatan dimasing-masing OPD harus ditinggalkan.

“Saya mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam kegiatan rutunitas semata. Maka secara periodik akan melakukan evaluasi terhadap capaian masing-masing perangkat daerah,” pungkas Fahmi. (ir)