SIMPUL.MEDIA, Paser – Bagi masyarakat maupun pengendara yang kerap melintas di jalan negara di Kabupaten Paser, tak asing melihat aktivitas truk pengangkut batu bara lalu-lalang yang beriringan, ini sudah menjadi rahasia umum.

Kondisi ini dinilai mempersulit pengendara. Pasalnya ukuran badan truk saja telah memenuhi satu ruas sisi jalan yang dilintasi. Kendaraan pengangkut batu bara ini memanfaatkan jalan negara sebagai jalur hauling.

Memanfaatkan jalan negara sebagai jalur hauling menimbulkan pertanyaan dari Anggota Komisi III DPR RI, Rudy Mas’ud. Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur ini mempertanyakan kinerja dari pemangku kebijakan maupun instansi terkait, khususnya terkait pengawasan.

“Bupatinya, anggota DPRD, Polres dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di situ (Kabupaten Paser) bagaimana, kok membiarkan saja,” ucap Rudy Mas’ud, saat ditemui disela nusantara mengaji di titik nol IKN Nusantara, Rabu (20/4/2022) lalu.

Ketua DPD Golkar Kaltim ini juga meminta siapapun untuk peka. Jangan terkesan terjadi pembiaran dengan dimanfaatkannya jalan negara sebagai jalur hauling truk pengangkutan batu bara. Salah satu ruas yang gampang didapati kendaraan volume besar beriringan mengangkut hasil galian tambang di daerah Kecamatan Kuaro.

Sebelumnya dua anggota DPRD Paser, Hamransyah dan Ahmad Rafi’i merasa geram dengan memanfaatkan jalan negara sebagai jalur hauling. Salah satunya yang pengangkutan batu bara oleh PT Kendilo Coal Indonesia (KCI).

Hamransyah meminta kejelasan dari pihak perusahaan apakah pengoperasian kendaraan bermuatan batu bara di jalan negara, telah memperoleh persetujuan dari masyarakat. Selanjutnya bagaimana dengan safety dan environment.

“Keterlibatan masyarakat disini, apakah masyarakat keberatan atau tidak dengan hauling di jalan negara tersebut. Sebelum bicara besaran produksi, safety dan environment perusahan tambang adalah yang utama,” terang Politisi Partai Gerindra ini.

Ia pun menyinggung perihal Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurutnya jika itu telah dikantongi oleh perusahaan, semestinya memiliki jalur hauling sendiri, bukan memanfaatkan jalan negara.

Apalagi jika jalan itu rusak. Tentu perbaikan atau sekadar pemeliharaan saja dibiayai oleh negara yang notabenenya dari uang rakyat. Hamranyah juga menyebut kendaraan pengangkut batu bara kebanyakan dari luar Kaltim.

“Ya secara otomatis pajaknya tak masuk ke Kaltim,” tutur anggota Komisi I DPRD Paser ini.

Kekesalan juga diutarakan Ahmad Rafi’i. Anggota Komisi III DPRD Paser ini menyoroti sikap dari Pemkab Paser khususnya OPD terkait. Dikatakannya, memanfaatkan jalan negara sebagai jalur hauling sangat mengganggu pengguna jalan, khususnya pengendara.

“Truk pengangkut batu bara menggunakan jalan raya (negara) aktivitas hauling ini berduyun-duyun. Jadi susah bagi pengguna jalan untuk mendahului. Itu salah satu yang saya lihat di jalan raya,” ungkap Politisi NasDem ini.

Ia menegaskan diamnya anggota DPRD bukan berarti tak melakukan pengawasan. Namun untuk melihat tindakan atau sikap dari pemerintah daerah terkait jalur hauling memanfaatkan jalan negara maupun umum.

“Jangan sampai ada fitnah. Itu anggota DPRD diam, mungkin sudah dapat apa-apa dari pengusaha batu bara. Kami enggak pernah terlibat dalam urusan batu bara, atau melegalisasi penggunaan jalan raya untuk hauling,” tandas Rafi’i. (ir)