SIMPUL.MEDIA, Paser – Pada tahun ini Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabupaten Paser ditargetkan penerimaan mencapai sebesar Rp 133,226 miliar. Berdasarkan data yang diterima awak media ini, hingga akhir Maret 2022 telah Rp 29,788 miliar atau sebesar 22,36 persen dari target yang ditentukan.

“Target kami mengalami peningkatan. Kalau 2021 lalu diangka Rp 94,244 miliar, namun tahun ini Rp 133,26 persen,” kata Kepala UPTD PPRD Kabupaten Paser, Bambang Edi Noor, Rabu (6/4/2022).

Diketahui target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga akhir 2022 sebesar Rp 62 miliar. Hingga Maret ini telah memperoleh pemasukan Rp 14,339 miliar atau 23,13 persen. Sementara denda PKB telah terealisasi Rp 518,01 juta dari target yang ditentukan sebesar Rp1,346 Miliar.

Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan Rp 68 Miliar dan telah terealisasi sebesar Rp 14,618 Miliar lebih atau 21,50 persen. Serta air permukaan telah diperoleh Rp 119,68 juta dari target Rp 1,3 Miliar tahun ini.

Denda BBNKB diberi sebesar Rp 18,26 juta telah terealisasi Rp 2,27 juta atau 12,47 persen. Sementara air permukaan telah diperoleh Rp 119,68 juta dari target Rp 1,3 Miliar tahun ini.

“Serta denda air permukaan hingga Maret 2022 telah terealisasi Rp1,34 juta atau 2,63 persen dari target Rp 51,32 miliar,” jelasnya.

Sementara pendapatan pada 2021 cukup menonjol yakni PKB sebesar Rp 48,924 Miliar diikuti denda PKB Rp 1,459 Miliar dan Air Permukaan sebesar Rp 1,403 Miliar dari target Rp 644 juta atau terjadi lonjakan pendapatan sangat signifikan sebesar 117,92 persen, begitu juga denda PKB hanya ditargetkan Rp500 juta.

“Terdapat pendapatan melampaui target dari BNNKB, denda PKB dan air permukaan pada tahun 2021,” terang Bambang.

Meski Secara komulatif capai target, namun terdapat tidak mencapai dari yang telah ditargetkan. Seperti denda BBNKB diharapkan minimal Rp 100 juta. Tapi realisasinya cukup diangka Rp 15 juta lebih. Begitupun dengan PKB diharapkan melebihi Rp 53 miliar, justru hingga akhir Desember 2021 hanya diangka Rp 48,9 miliar.

Adanya tak tercapai sesuai target, dikatakan Bambang, pandemi COVID-19 juga salah satu jadi faktor. Di samping banyak pemilik kendaraan yang mengabaikan pembayaran pajak. Ia bilang, pihaknya sudah berupaya maksimal, termasuk dengan terjun langsung menagih kepada penunggak pajak.

“Kondisi COVID-19 juga, perekonomian lagi enggak stabil. Kami berusaha semaksimal mungkin, akhirnya door to door, ada yang lambat bayar kami datangi rumahnya. Ini menyasar pembayaran yang menunggak minimal tiga tahun,” pungkasnya. (ir)