Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik (kanan) bersama Bupati Paser, Fahmi Fadli. (Dok. Istimewa)
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik (kanan) bersama Bupati Paser, Fahmi Fadli. (Dok. Istimewa)

SIMPUL.MEDIA, Paser – Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menanggapi sorotan dalam beberapa hari terakhir ini mengenai aktivitas hauling truk angkutan batu bara yang melintas di jalan jalur Kalsel-Kaltim.

Dikatakan Akmal , jika dirinya telah berkomunikasi dengan Bupati Paser, Fahmi Fadli mengenai Perda Kaltim Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit. Termasuk perihal yang kini ramai menjadi sorotan di Kecamatan Batu Sopang.

Ia telah memerintahkan Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim untuk membangun komunikasi dengan para penyelenggara usaha pertambangan maupun perkebunan perihal Perda Kaltim Nomor 10 tahun 2012.

“Untuk bisa memahami regulasi yang sudah ada,” kata Akmal, ditemani Fahmi Fadli di Hotel Kyriad Sadurengas, Kecamatan Tanah Grogot, Kamis (28/12/2023) malam.

Dirinya menyebut Provinsi Kaltim dan khususnya Kabupaten Paser mempunyai sumber daya alam (SDA) yang tentunya berguna untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, terdapat adanya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan ekonomi.

“Tapi sekali lagi kita berharap pengelolaan sumber daya alam itu memenuhi aturan yang ada. Nah, penggunaan jalan umum tentunya harus dipatuhi oleh para pelaku pertambangan dan perkebunan. Perda ini harus ditegakkan bersama-sama, kita diawali dengan komunikasi dengan semua pihak,” terangnya.

Akmal bilang bersama Fahmi Fadli akan mengedepankan komunikasi dengan pihak perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan, yakni mengingatkan perihal aturan yang tertuang dalam Perda tersebut.

“Bahwasanya tetap ekonomi berjalan, tapi tentunya jangan sampai mengganggu regulasi yang ada. Sekali lagi kita menjaga keseimbangan antara ekonomi dengan kebutuhan masyarakat,” tutur mantan Pj Gubernur Sulawesi Barat itu.

Disinggung mengenai dugaan penggunaan jalan umum itu dijadikan jalur hauling oleh pelaku tambang ilegal, dituturkannya jika hal tersebut permasalahan lain dan menjadi ranah penegak hukum.

“Kalau kita berkaitan dengan persoalan penggunaan fasilitas umum yang sudah diatur dalam Perda,” jelas pria kelahiran 1970 itu.

Lantas jika Perda Kaltim Nomor 10 tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ia mengatakan hal itu dapat diketahui usai Dinas Perhubungan melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan tambang maupun perkebunan.

“Nah itu saya minta Dinas Perhubungan melakukan komunikasi. Kita lihat apakah Perda kita kurang update, apakah Perda kita perlu kita benahi bersama, karena Perda itu tahun 2012,” jelasnya.

Akmal juga mengaku telah berbicara dengan anggota DPRD Kaltim perihal Perda itu. Hal tersebut dilakukan agar tak ada benturan regulasi yang menyebabkan kebingungan kepada masyarakat.

Perihal sejumlah pemerhati lingkungan di Kalimantan Timur menulis surat terbuka yang ditujukan kepadanya, ia mengapresiasi dan menghaturkan terima kasih. Untuk diketahui, surat yang diteken 6 organisasi ini mengingatkan kepada para pejabat terhadap Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012.

“Saya terima kasih kepada teman-teman pemerhati lingkungan yang sudah mengawal,” ucap Akmal.

Sebelumnya, pada Rabu (27/12/2023) Fahmi Fadli saat diwawancarai awak media usai paripurna di DPRD Paser menyebut jika Pemkab Paser tidak punya kewenangan terkait izin maupun pengawasan angkutan batu bara.

“Jalan yang digunakan juga merupakan jalan negara, sehingga kami hanya bisa melakukan koordinasi dengan (pemerintah) provinsi maupun pusat,” ungkapnya.

Untuk diketahui dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2012 tentang jalan umum maupun khusus batu bara dan kelapa sawit secara tegas disebutkan larangan melintas di jalan umum.

“Kewenangan (pemerintah) provinsi, kalau kami tidak bisa menindak,” jelasnya yang kepala daerah berlatar belakang dokter itu.

Sekadar diketahui, sejak Senin (25/12/2023) malam warga sekitar Desa Batu Kajang melakukan pengawasan truk yang mengangkut batu bara yang melintas di jalan umum poros Kecamatan Muara Komam-Batu Sopang- Kuaro.

Bahkan sempat terjadi kericuhan, puncaknya pada pada Rabu lalu. Blokade jalan umum untuk Hauling batu bara dengan kursi plastik diterobos paksa oleh konvoi truk angkutan batu bara yang melintas di jalan trans Kalimantan tersebut.

(MS03)

BACA JUGA

News Feed

Hibahkan Rumah dan Tanah Untuk Ahli Waris, PT PBK Penuhi Hasil Mediasi

SIMPUL.MEDIA, Paser – Ahli Waris dari Aliyas Wiranata, korban kecelakaan kerja di lahan konsesi Izin…

71 Tim Meriahkan Turnamen Dandim Cup, Fahmi Sebut Ajang Cari Atlet Potensial

SIMPUL.MEDIA, Paser – Turnamen bola voli Dandim Cup 2022 resmi dibuka Bupati Paser, dr Fahmi…

Rekomendasi Hingga Masukan Terhadap Kinerja Direktur Perumda Prima Jaya Taka

SIMPUL.MEDIA, Paser – Rekomendasi terhadap capaian kinerja Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Prima Jaya Taka…

Keseruan MPLS Hari Kedua di SD Negeri 031 Tanah Grogot

SIMPUL.MEDIA, Paser – Orangtua murid tampak antusias mengantar putra-putrinya pada hari kedua Masa Pengenalan Lingkungan…

Diduga Depresi, Pria di Long Ikis Berniat Akhiri Hidup Dari Atas Tower

SIMPUL.MEDIA, Paser – Nekat memanjat tower diketinggian 40 meter, seorang pria inisial Tm (40) mencoba…

Kenang Momen Sebelum Covid-19, Pelaksanaan Salat Idul Adha Tanpa Batasan

SIMPUL.MEDIA, Paser – Ribuan jemaah muslim di Kabupaten Paser memenuhi Masiid Agung Nurul Falah Kecamatan…

Beri Relaksasi Pajak Bumi Bangunan, Pemkab Paser Target Rp 3,5 Miliar

SIMPUL.MEDIA, Paser – Sejak 1 Juli hingga akhir Desember 2022 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser…

Sempat Eksis, Kini Wisata Danom Layong Paser Butuh Perhatian

SIMPUL.MEDIA, Paser – Wilayah selatan Kaltim ini kaya akan potensi wisata. Salah satu yang tak…

Bintara Polri Asal Paser Dilantik, Jadi Pelecut hingga Inginkan Penambahan Kuota

SIMPUL.MEDIA, Kukar – Sebagai bentuk rasa bangga dan dukungan terhadap putra-putri daerah, Bupati Paser Fahmi…

Hindari Klaim Sepihak, Pemda Diminta Setop Beri Perizinan di Kawasan IKN

SIMPUL.MEDIA, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah yang berada di kawasan Ibu…

error: Content is protected !!